Hukum dan kriminal

Laporan Distanak Di LKPJ Gubernur 2012 " Bohongi Rakyat Banten "

redaksi | Senin, 22 Juli 2013 - 01:14:51 WIB | dibaca: 1284 pembaca

Bantenbox.com-Serang, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai telah berbohong kepada Publik dan masyarakat Banten, dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan APBD Banten 2012.

Pembohongan public tersebut di bongkar oleh Tim kajian Forum Pembela Kebenaran (Forpek) Nusantara Banten yang melakukan bedah kasus dan kajian terhadap LKPj Gubernur Banten 2012, dalam kajian LKPj Gubernur di temukan kejanggalan pada Bab enam di buku LKPj Gubernur.

Berdasarkan Tim kajian Forpek Nusantara Banten, ditemukan bahwa ada sejumlah kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi tugas perbantuan (TP) dalam hal ini dana dari kementerian terkait yang bersumber dari APBN senilai Rp 27.847.500.000 di Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banten  tidak dimasukkan dalam LKPj Gubernur Banten 2012, dan tidak dikritisi oleh DPRD Banten.

Dalam  rilis Forpek Nusantara Banten yang diterima Bantenbox.com, diketahui bahwa dana dekonsentrasi TP yang diterima Distanak Banten dari Kementerian Pertanian RI  pada tahun anggaran 2012 senilai Rp36.691.395.000. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 15 kegiatan. Namun yang dimasukkan dalam LKPj Gubernur Banten tahun 2012 hanya enam kegiatan yang nilainya kecil antara lain: 

 1. Kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida senilai Rp290 juta.

     2. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada

         Ditjen Hortikultura senilai Rp 130 juta.

         3. Peningkatan produksi Produktivitas dan mutu produk

             tanaman buah berkelanjutan senilai Rp 473 juta.

         4. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

             produk holtikultura berkelanjutan senilai Rp 895.995.000.

         5. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan

             sumber daya local senilai Rp 5.865.000.000.

         6. Dan yang terakhir kegiatan peningkatan produksi

             pakan ternak dengan pengadayaan sumber daya lokal

             senilai Rp1.190.000.000.  

Jadi kalau ditotalkan enam kegiatan yang dibayai dari dana dekonsentrasi TP yang dimasukkan dalam LKPj Gubernur Banten tahun 2012 hanya senilai Rp 8.843.995.000.

Ketua Bidang Kajian Forpek Nusantara Banten, Dimas Koesma kepada Bantenbox.com, Minggu (21/7) menegaskan, tidak masuknya sejumlah kegiatan yang nilainya mencapai Rp 27,8 miliar dalam LKPj Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah perlu dipertanyakan.

Apa motif dibalik tindakan menyembunyikan kegiatan itu dari laporan pertanggungjawaban seorang gubernur? Apakah ada dugaan tindakan korupsi dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga sengaja disembunyikan dan tidak dipertanggungjawabkan?

“Saya kira celah ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di Banten untuk menelusuri lebih jauh apakah kegaitan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan tepat dan benar. Mengapa dana APBN senilai Rp 27,8 miliar itu tidak dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban gubernur,” tegasnya. Dimas memaparkan, delapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam LKPj Gubernur Banten 2012 antara lain: 

  1. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit

     hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

     senilai Rp1.100.000.000.

  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit

     dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

     senilai Rp3.600.000.000.

          3. Penjamin pangan asal hewan yang aman dan halal

              serta pemenuhan persyaratan produk hewan non

              pangan senilai Rp2.800.000.000.

  4. Pengembangan pengolahan hasil pertanian senilai

     Rp 2.475.000.000.

  5. Pegelolaan air irigasi untuk pertanian senilai

     Rp 10.060.000.000.

  6. Perluasan areal pengelolaan lahan pertanian

     senilai Rp7.537.500.000.

  7. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan

     alat mesin pertanian senilai Rp150.000.000.

          8. Dan yang terakhir, kegiatan pelayanan pembiayaan

              pertanian dan pengembangan usaha agribisnis

              perdesaan (PUAP) senilai Rp125.000.000. 

“ Jelas ini pembohongan terhadap masyarakat Banten, dan secara langsung anggota Dewan sudah di bohongi dengan laporan yang tak jelas, ini bisa masuk ranah hukum, tambah Dimas.










Komentar Via Website : 1
obat tradisional liver
11 Desember 2013 - 11:05:21 WIB
oke thanks infonya http://goo.gl/8JBxNx
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)