Politik

Isu Rano Mundur Merebak, Atut Kumpulkan Kepala SKPD

redaksi | Rabu, 31 Juli 2013 - 01:35:36 WIB | dibaca: 519 pembaca

Bantenbox.com-Serang, Merebaknya isu, Rano Karno yang berencana mundur dari Wakil Gubernur Banten ditanggapi dingin sejumlah pejabat tinggi bahkan Ratu Atut Chosiyah selaku gubernur. Sejumlah pejabat yang mewakili Atut Chosiyah menampik jika Rano Karno selaku Wagub Banten dibatasi kewenangannya.

" Tadi ibu gubernur menanyakan seluruh kepala SKPD perihal adanya pembatasan kewenangan pak wakil. Jawaban hampir serupa. Tidak ada. Yang jelas, ibu gubernur berusaha membuka diri dan mencari penyelesaian terhadap isu yang beredar selama ini,"ujar Sekda Banten, Muhadi yang didampingi Kepala Dindik Banten, Hudaya Latuconsina, Kadinsos, Nandy Mulya, Kadishubkominfo, Opar Sohari, Kepala Badan Penanaman Modall Daerah, Eneng Nurcahyati, Karo Humas, Siti Ma'ani Nina, kemarin (30/7).

Namun sayang, gonjang-ganjing mundurnya pasangan Atut dalam Pilgub Banten 2011 lalu itu, menjadi ajang evaluasi kinerja terhadap wagub yang lebih dikenal si Doel tersebut. "Dari pengakuan ibu gubernur dan seluruh SKPD tidak ada pembatasan itu. Malah sebetulnya berdasarkan, UU Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, sejumlah tugas dan jabatan dipegang pak wagub tidak berjalan dengan baik atau maksimal,"kata Muhadi saat konferensi pers di pendopo gubernur Banten, kemarin.

Muhadi menyebutkan, sejumlah tugas yang diemban Rano Karno minim progres. Bahkan tradisi rapat bersama SKPD selama Rano bertugas sama sekali tidak berjalan. "Ini artinya bukan soal tidak diberikan kewenangan; karena tidak ada siapapun yang bisa membatasi, karena jabatan Wagub sudah tertuang UU Nomor 32. Namun itu tidak berjalan maksimal,"kata dia lagi.

Saat ditanya perihal porsi jabatan Ketua PKK yang tidak dijabat oleh isteri wagub, melainkan isterinya, Muhadi beralasan sejauh ini posisi isteri Wagub menjabat sebagai pembina PKK.

" Saya juga sebagai bawahan ingin dipanggil rapat, dievaluasi sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada aparatur. Tetapi itu kan juga tidak pernah ada,"sambung Kepala Dindik Banten, Hudaya Latuconsina.

Hudaya sebaliknya, menduga isu rencana mundurnya Wagub Banten, Rano Karno adalah 'mainan' politis Miing. "Saya malah curiga, polemik ini muncul bukan dari pak wagub, melainkan Miing yang memiliki hajat politis,"kata Hudaya.

Senada juga dikatakan, Nandy Mulya Kepala Dinso Banten. Ia menambahkan, selaku Ketua Penanganan Masyarakat Miskin di Banten, Rano Karno juga belum sekalipun hadir dalam agenda lembaga yang didirikan pemerintah. "Bahkan saya belum sama sekali mendapat perintah, atau telepon dari beliau,"kata mantan Kabiro Humas ini.

Sementara hingga kini, Wagub Rano Karno belum bisa dimintai keterangannya. Hingga kini, Rano Karno masih berada di Negeri Kincir Angin pasca membawa rombongan Marching Band Gita Surosowan untuk mengikuti ajang festival Internasional. Bahkan baik Suti Karno yang juga ajudan Rano dan Sekretaris Pribadinya, Yadi Ahyadi sejumlah nomor telepon yang dimiliki wartawan ini tak bisa dihubungi.

Dibertakan sebelumnya ketidakharmonisan antara Rano Karno selaku Wakil Gubernur Banten dengan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten mencuat di sejumlah media online setelah Rano curhat kepada Dedi Gumelar atau Miing, anggota DPR RI dari PDIP. Salah satu keluhan itu antara lain Rano merasa tugas pokok dan kewajiban (Tupoksi) sebagai Wakil Gubernur Banten tidak diberikan oleh Ratu Atut Chosiyah, sehingga dia hanya menjadi simbol saja sebagai wakil. (bud)










Komentar Via Website : 1
Rahmad Kurnia
02 Agustus 2013 - 01:20:19 WIB
parah, sembunyi di ketiak para SKPD..mulai kewalahan dinsti, gak tau malu
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)